DPD KNPI Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Tapanuli Tengah.

DPD KNPI Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Tapanuli Tengah.

Redaksi       Comment   

Tapanuli Tengah - Sumatra Utara, || Jendela Informasi Masyarakat 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, bersama DPD kabupaten/kota se-Riau menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak bencana alam di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (23/12/2025).di kutip dari CAKAPLAH

Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Ketua KNPI Riau, Fuad Santoso yang didampingi oleh koordinator penggalangan bantuan KNPI Dumai, serta diikuti KNPI Pekanbaru dan Rokan Hulu.

Fuad Santoso mengatakan, bahwa bantuan ini merupakan inisiatif KNPI Riau yang menginstruksikan kepada DPD KNPI kabupaten/kota se-Riau untuk melakukan penggalangan bantuan. Dalam penggalangan bantuan ini, KNPI Dumai ditunjuk sebagai koordinator untuk mengumpulkan bantuan

"Jadi bantuan dari KNPI ini berasal dari KNPI kabupaten/kota se-Riau. Dumai sebagai koordinator karena lebih dekat dengan Medan, Sumatera Utara," ujar Fuad.

Fud juga menyampaikan, bantuan yang diberikan KNPI Riau ini terdiri dari pakaian, kebutuhan pangan berupa beras, minyak, mi instan, serta kebutuhan balita seperti pampers. Semua bantuan ini kita berikan untuk mereka yang terdampak bencana di Tapanuli Tengah," ucapnya.

Ia menyebutkan, bantuan yang dimuat dalam satu colt diesel penuh dan satu pickup tersebut diserahkan langsung oleh KNPI Riau kepada koordinator penanggulangan bencana di Tapanuli Tengah Ridwan Simatupang.

Bahkan dirinya bersama KNPI Dumai, Pekanbaru dan Rohul yang mengantarkan bantuan tersebut juga ikut meninjau dengan Bupati Tapanuli Tengah ke kecamatan paling ujung.

Fuat dan keluarga besar KNPI yang lain berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban yang terdampak bencana di Tapanuli Tengah.

"Semoga bantuan yang kita berikan bermanfaat bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan harapnya.

Fuad juga mengutarakan selama dalam penglihatannya, bahwa kondisi wilayah yang terdampak banjir dan longsor sangat memprihatinkan. Banyak akses jalan dan jembatan yang terputus.Bahkan ada satu desa yang tersapu banjir dan longsor ini belum masuk listrik. Tapi pemerintah daerah di sini tengah gerak cepat untuk melakukan pemulihan," ungkapnya.

Saat ini pemerintah daerah di sana juga tengah memperbaiki jalan dan jembatan yang putus akibat bencana tersebut.

Dalam komunikasi melalui WhatsApp Fuat menyampaikan bahwa Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Fuat Santoso dan seluruh jajaran KNPI Semoga apa yang diberikan mendapat balasan dari yang maha kuasa. Masinton Pasaribu juga berharap untuk fuat Santoso dan rekan KNPI jangan pernah berhenti untuk berjuang berbuat kebaikan demi membantu masyarakat dimanapun berada tuturnya.

Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Adakan Pengenalan kepengurusan dalam Rapat di Sekretariat Markas Besar DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Pekanbaru.

Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Adakan Pengenalan kepengurusan dalam Rapat di Sekretariat Markas Besar DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Pekanbaru.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 

GRIB Jaya, GRIB Jaya, GRIB Jaya Jaya Jaya. Selasa, 23 Desember 2026, Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau adakan rapat Kepengurusan dalam rangka jalin silaturahmi antara pengurus satu dengan pengurus lainnya.

Dansatgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Wahyu Harahap menyampaikan Selamat datang kepada seluruh Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan dari Sekretaris Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Saudara Muslim dengan memberikan arahan maksud rapat kepengurusan ini. Muslim melanjutkan dengan memberikan Kesempatan Kepada Dansatgas DPD GRIB Jaya untuk memperkenalkan diri di Kesatuan DPD GRIB Jaya Provinsi Riau. 

Rapat Kepengurusan Satgas DPD GRIB Jaya di dukung penuh Sekretaris Daerah CUTRA ANDIKA SIREGAR, S.H., M.H, yang Kebetulan saat itu tidak bisa hadir, dan diwakilkan dari kepengurusan DPD yaitu, Penasehat, Kepala Bidang, Waka Baron, Wasekda Zonri Kabid OKK beserta Jajaran dari DPD GRIB Jaya Provinsi Riau.

Dansatgas GRIB Jaya Wahyu Harahap menyampaikan Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Satgas DPD GRIB Jaya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di Rumah Besar DPD GRIB Jaya Provinsi Riau. Disamping itu Wahyu Harahap berharap dengan rapat pertama ini sehingga terjalin hubungan yang kuat di kesatuan Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau.

Kesempatan juga diberikan kepada pengurus DPD GRIB Jaya Provinsi Riau yang tentunya diawali dari penasehat dengan memberikan arahan serta pandangan terhadap Organisasi DPD GRIB Jaya Provinsi Riau. Dilanjutkan dengan arahan dari Wasekda DPD GRIB Jaya Provinsi Riau dengan harapan agar Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau bisa bekerjasama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya sehingga apa kesalahan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Karena kita harus bisa menjaga Marwah keorganisasian DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, pesannya.

Wasekda DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Zonri melanjutkan dengan hadirnya kepengurusan baru dibawah kepemimpinan Dansatgas Wahyu Harahap dapat memberikan yang terbaik untuk DPD. Dan selalu kompak dalam menjalankan tugas dengan kesatuan satu Komando ungkapnya. Wasekda juga meminta Kepada seluruh Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, agar selalu melangkah dengan satu tujuan yaitu satu misi dan satu komando.

Rapat Kepengurusan Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau tentunya perlu saling mengenal antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dilapangan dan dapat menuju dengan tujuan satu Komando lanjut Wahyu Harahap sebagai Dansatgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau.

Kegiatan rapat ini terus dilanjutkan setelah Kepengurusan DPD GRIB Jaya Provinsi Riau meninggalkan Rapat dengan maksud memberikan peluang untuk diskusi khusus kepada keluarga besar Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau.

Dengan suasana santai dan saling memandang antara satu dengan yang lain sebagai wujud pengenalan diri sesama Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau. Sambil berkomunikasi serta tanya jawab dengan maksud memberikan masukan untuk kegiatan Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau yang lebih baik.

Suasana semakin Seru setelah rasa dan penuh semangat serta percaya diri menyatu dalam diri Satgas DPD GRIB Jaya. Perbincangan semakin hangat dalam visi dan misi Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau dalam diskusi Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau kedepannya. Dengan harapan GRIB Jaya tentunya berguna untuk diri dan seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Riau.

Pertemuan ini adalah rapat lanjutan kepengurusan dibawah Dansatgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau Wahyu Harahap dan mudah-mudahan untuk rapat selanjutnya kita semakin akrab dan lebih dekat lagi antara satu dengan yang lainnya ucap Wahyu Harahap. (Selasa, 23/12/2025).

Dansatgas Wahyu Harahap juga mengatakan pertemuan ini hanya bentuk silahturahmi kita agar selalu kenal mengenal ujarnya. Sehingga saran maupun masukan dari rekan Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau tidak lagi sungkan untuk disampaikan di rapat selanjutnya.

Di Akhir rapat kepengurusan Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau dilanjutkan saling salam-salaman dalam mempererat hubungan silaturrahmi sesama Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau.

(Mr)

Ngeri Sedap ..!! , DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Riau, yang di Ketuai oleh Toni Supriadi Jadi Mata Dan Telinga Masyarakat.

Ngeri Sedap ..!! , DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Riau, yang di Ketuai oleh Toni Supriadi Jadi Mata Dan Telinga Masyarakat.

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 

22 Desember 2025 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ketat terhadap penggunaan anggaran negara di seluruh wilayah Riau. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas instruksi dari DPP LIN Pusat di Jakarta guna memastikan pengelolaan dana publik tepat sasaran.

Ketua DPD LIN Riau, Toni Supriadi, menegaskan bahwa pengawasan ini akan mencakup aliran dana dari pemerintah pusat hingga ke tata kelola anggaran di tingkat pemerintah daerah (Pemprov, Pemkot, dan Pemkab) kecamatan serta desa di seluruh Provinsi Riau.

"Sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Umum diJakarta (5/12/25),Muhammad Yusuf, S,H menyampaikan LIN setiap Daerah Akan akan bergerak serentak. Fokus utama kami adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau. 

Kami tidak akan segan melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan," ujar Toni Supriadi dalam keterangannya.

Pemantauan Menyeluruh dari Pusat ke Daerah Program pengawasan ini akan melibatkan seluruh jajaran pengurus LIN Riau di berbagai tingkatan. Fokus investigasi dan pemantauan meliputi:

Memastikan tidak ada diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

 Perlindungan Anak: Menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan/eksploitasi, dan partisipasi anak.

Pengawasan dan Pemantauan

Melakukan audit atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM atau kasus kekerasan anak.

Memantau kepatuhan instansi terhadap regulasi (seperti UU Perlindungan Anak atau Kovenan Internasional).

Menyelenggarakan pelatihan mengenai kesadaran HAM. Kampanye publik untuk mencegah bullying, pernikahan dini, dan pekerja anak.

 * Transparansi Anggaran: Memastikan alokasi dana pusat ke daerah sesuai dengan peruntukannya.

 * Efektivitas Proyek Daerah: Memantau pelaksanaan proyek pembangunan agar tidak terjadi pemborosan atau mark-up.

 * Pencegahan Tipikor: Bertindak sebagai mitra kritis pemerintah dalam mencegah praktik tindak pidana korupsi.

* Sektor Pertanahan, Pertambangan, dan Kehutanan Sektor-sektor ini sangat rentan terhadap praktik ilegal karena melibatkan aset negara yang bernilai tinggi dan berdampak langsung pada lingkungan.

*Advokasi Masyarakat Adat: Mengawal konflik agraria agar hak-hak tanah masyarakat lokal tidak dirampas oleh korporasi ilegal atau penyalahgunaan izin.

* Pemantau Izin Lingkungan: Memastikan perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban reklamasi dan tidak membuang limbah sembarangan yang merusak ekosistem.

* Sektor Industri dan Pelayanan Konsumen Dalam dunia industri dan perdagangan, LIN berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan pekerja.

 * Pengawasan Kualitas Produk: Memantau peredaran barang ilegal, kadaluwarsa, atau yang mengandung zat berbahaya yang merugikan kesehatan konsumen (seperti peran YLKI di Indonesia).

 * Kontrol Polusi Industri: Mengawasi pabrik-pabrik agar tidak melanggar ambang batas emisi udara dan pencemaran sungai.

 * Edukasi Hak Konsumen: Memberikan literasi kepada masyarakat agar berani melapor jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai standar atau tertipu oleh praktik bisnis curang.

Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya publikasi dari LIN , perusahaan dan pemerintah merasa terus dipantau, yang secara tidak langsung menciptakan efek jera terhadap niat melakukan praktik ilegal. 

Lembaga Investigasi Negara (LIN) Riau , berkomitmen untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dalam menjaga kedaulatan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Riau semakin bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun penyelewengan dana.

Tentang DPD LIN Riau Lembaga

 Investigasi Negara (LIN) adalah lembaga yang bergerak di bidang pengawasan, investigasi, dan pemantauan kinerja pemerintah serta penggunaan anggaran negara demi tegaknya keadilan dan transparansi di Indonesia.

Dengan Adanya LIN Riau, Masyarakat Berharap untuk segera melakukan pemantauan Mulai dari Tingkat provinsi maupun Daerah , kecamatan dan juga desa desa agar benar benar di awasi , hal ini di ungkapkan oleh berbagai elemen masyarakat kepada awak media pada hari Minggu (21/22/25) Bahakan kami siap jadi mata dan telinga LIN ". Pungkas Masyarakat

Antusias Warga Rumbai ikuti Bakti Sosial Sunat Massal Bersama CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan & BPJS Ketenagakerjaan Beserta Rumbai Publik Center.

Antusias Warga Rumbai ikuti Bakti Sosial Sunat Massal Bersama CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan & BPJS Ketenagakerjaan Beserta Rumbai Publik Center.

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kegiatan Bakti Sosial CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, RS Arifin Ahmad, Rumbai Publik Center (RPC) dan SARBUMUSI DPW Riau serta dukungan penuh dari Robin Hutagalung sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, Melakukan kegiatan sunat massal guna untuk membantu masyarakat dalam memberikan kemudahan untuk kegiatan sunat bagi anak-anaknya di sekretariat RPC jalan Kurnia Pada hari Sabtu tgl (20/12/2025). 

Kegiatan ini tak terlepas juga bantuan dari para donatur terutama dari dokter RS Safira. yang juga didampingi langsung oleh Humas Rumah Sakit Safira. 

Dalam wawancara langsung tim media kepada Ketua penyelenggara RPC Sunat Massal Gratis. Chastro Hutagalung mengatakan Selain sunatan massal ini yang dilakukan setiap tahun Chastro juga sebagai Ketua Penyelenggara sering melakukan Donor Darah setiap 2 bulan sekali. Ini dilakukan sebagai wujud kepedulian RPC ungkapnya. Kegiatan sunatan masal Gratis ini bekerjasama dengan Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) DPW Provinsi Riau lanjutnya. Disela pembicaraan ketua DPW SARBUMUSI yang Diwakili Bu Yulma juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tak terlepas dari bantuan RS Umum Arifin Ahmad yang membantu untuk pemberian obat-obatan kegiatan sunatan masal Gratis dan tak lupa juga panitia memberikan bantuan berupa kain sarung dan sebagainya serta uang. 

Ketua pelaksana Chastro berharap adanya dukungan terkait kegiatan bakti sosial sunatan massal Gratis yang dilakukannya, dan harapannya kegiatan bakti sosial ini agar juga dapat melaksanakan tugas mulia ini, semoga Pemerintah setempat maupun instansi lainnya. Mempunyai kepekaan terhadap Sosial Karena kegiatan ini berguna untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk masyarakat Rumbai Pekanbaru.

Kegiatan ini sudah berlangsung sudah hampir 3 kali namun untuk kerjasama dengan SARBUMUSI Riau sudah 2 kali dilakukan. Mami sebagai penyedia tempat RPC juga berharap dengan adanya kegiatan sosial ini beliau berharap instansi pemerintahan dinas kesehatan dapat mendukung penuh agar kegiatan bakti sosial dapat terlaksana dengan baik ungkapnya.

Disamping wawancara awak media dengan pelaksanaan kegiatan sunat massal Gratis ini. tim media juga meminta serizal Usman selaku Humas Marketing Rumah Sakit Safira untuk menyampaikan harapannya. Disela wawancara serizal berharap dengan kegiatan bakti sosial ini tidak hanya faskes Rumah Sakit Safira saja tetapi seluruh faskes Rumah Sakit yang ada di kota Pekanbaru dapat ikut mendukung penuh kegiatan sunat massal Gratis ini. Rizal juga menambahkan dengan awal liburnya anak-anak sekolah banyak masyarakat yang mencari kegiatan sunat massal. Namun Alhamdulillah dirumbai dengan kerjasama tim penyelenggara dan donatur telah membantu dalam kegiatan sunatan masal gratis ini ucapnya 

Harapan Rizal selaku Humas marketing di Rumah Sakit Safira berharap agar panitia pelaksana kegiatan sunatan massal ini jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan demi membantu masyarakat ungkapnya. Dengan penuh semangat tanpa ada perintah dengan serentak menjawab Insyaallah akan terus berbuat untuk kebaikan demi masyarakat.

Chastro Dengan kerjasama penuh, kegiatan sunatan massal Gratis ini dapat terlaksana dengan baik dan hampir 100 lebih pasien sunat massal anak-anak yang sudah mendaftar untuk sunatan. Ucapan terimakasih kepada CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, Rumah Sakit Arifin Ahmad, Rumbai Publik Center (RPC) dan SARBUMUSI DPW Riau serta dukungan penuh dari Robin Hutagalung sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, agar apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. dan para donatur yang memberikan bantuan semoga mendapatkan balasan Yang Maha Kuasa. Dan ucapan terimakasih kepada teman-teman Karang taruna Saudara Piter beserta rekan-rekan yang ikut mensukseskan kelancaran kegiatan sunatan masal gratis ini. Semoga kedepannya kegiatan ini terus berlangsung lanjut Ketua Penyelenggara RPC.

Diakhir wawancara awak media ketua penyelenggara, ketua DPW SARBUMUSI dan para dokter beserta tim Panitia penyelenggara kegiatan bakti sosial ini semoga mendapatkan pahala. Terakhir Poto bersama sebagai dokumentasi kegiatan sunatan masal di jalan Kurnia Rumbai Pekanbaru. Diakhir pembicaraan tim juga meminta tanggapan dari salahsatu orangtua yang ngantar anaknya untuk lakukan sunatan.

Dalam tanggapan orangtua tersebut mengatakan sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan RPC dan kerjasama SARBUMUSI sehingga kami sebagai orangtua merasa bahagia bahwa masih ada orang yang berbuat baik untuk masyarakat. Disamping itu setelah melakukan sunatan kami juga dibekali kain sarung, makan siang dan amplop untuk penyemangat anak anak kami yang baru di sunat ucapnya sambil tersenyum.

"Yulma mengatakan dalam rangka bakti sosial ini atas kepedulian kita terhadap lingkungan kemudian timbul lah keinginan bersosialisasi dengan masyarakat Ini bukan dengan buruh saja, tapi namun juga yang kita bantu ini kan kita tidak tau, kita bantu ini mungkin ada anak-anak buruh, kita tidak tau bapak nya kerja di mana. Jadi dengan adanya kontribusi yoklah bersama sama kita gandeng dengan masyarakat semuanya, Saya minta pun kepada seluruh rumah sakit ayolah naungilah Serikat Buruh ini, kalau ada kerjasama dengan mereka masyarakat jugakan enak kalau seperti ini bisa terbantu juga mereka. Cuman kami terbentur dengan Dana. Dan link ke atas aja, semoga kedepannya bisa lebih cemerlang lagi.ujarnya

"Kemudian program apa saja yang di lakukan oleh Sarbumusi Riau diharapkan dari pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi untuk membantu para buruh ini. Sarbumusi Riau Gabungan dengan RPC lebih untuk sosial akan melaksanakan ditahun 2026 akan mengadakan bakti sosial Donor Darah, ujarnya ( Tim)

Foto: Ketua Pengurus RPC dan Sarbumusi Riau Saat Gelar Bakti Sosial Sunatan Massal Gratis

Solidaritas PNS dan Honorer BPBD Bangka Barat: Lebih dari 25 Orang Teken Surat Desak Pemindahan Supartio dan Arifbudiman

Solidaritas PNS dan Honorer BPBD Bangka Barat: Lebih dari 25 Orang Teken Surat Desak Pemindahan Supartio dan Arifbudiman

Redaksi       Comment   

MUNTOK – Ketegangan di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Barat kembali mencuat ke ruang publik. Sebanyak 25 pegawai, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer, secara kolektif menyampaikan surat keberatan resmi kepada Bupati Bangka Barat dan Sekretaris Daerah (Sekda), Kamis (19/12/2025).

Dalam surat tersebut, para pegawai meminta agar dua tenaga honorer berinisial Supartio dan Arifbudi segera dipindahkan ke instansi lain, demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas lingkungan kerja di BPBD Bangka Barat.

Desakan tersebut didasari sejumlah alasan serius. Para pegawai menyebutkan bahwa perilaku kedua honorer itu dinilai telah melampaui batas toleransi, bahkan mengarah pada dugaan tindak kekerasan.

Salah satu poin krusial adalah dugaan pemukulan terhadap seorang pegawai PNS berinisial DM, yang sebelumnya telah diberitakan media lokal dengan judul “Pegawai BPBD Babar Dipukul Rekan Kantor Gegara Teguran Merokok” pada Oktober 2025. Peristiwa tersebut disebut menjadi bukti nyata bahwa konflik internal di BPBD bukan isu sepele, melainkan menyangkut keselamatan fisik aparatur negara.

Selain dugaan pemukulan, kedua honorer juga dinilai kerap bersikap arogan, tidak menghormati struktur organisasi, serta menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan dan intimidasi.

Menariknya, menurut keterangan sejumlah sumber internal BPBD, belum adanya langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hingga kini diduga berkaitan dengan kedekatan kedua honorer tersebut dengan lingkaran kekuasaan daerah.

Meski demikian, dugaan tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak terkait. Namun persepsi tersebut dinilai telah memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan pegawai BPBD.

Para penandatangan surat menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk memecat, melainkan memindahkan Supartio dan Arifbudi ke instansi lain agar konflik tidak terus berlarut.

“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang dan profesional. Penanggulangan bencana membutuhkan kekompakan dan rasa aman, bukan tekanan dan ketakutan. Kami berharap Bupati dan Sekda bertindak objektif, tanpa pandang bulu,” ujar salah satu perwakilan pegawai.

Menunggu Ketegasan Pemerintah Daerah

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait tuntutan tersebut, meskipun kasus dugaan pemukulan telah lama mencuat ke publik.

Para pegawai berharap pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, mengingat BPBD merupakan instansi strategis yang menuntut soliditas, disiplin, dan profesionalitas tinggi demi pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.

(red)

Jalin Komunikasi Dengan BPKP Riau, Lembaga Investigasi Negara Siap Bersinergi Kawal Akuntabilitas.

Jalin Komunikasi Dengan BPKP Riau, Lembaga Investigasi Negara Siap Bersinergi Kawal Akuntabilitas.

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Riau resmi melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Kamis pagi tgl (18/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi nomor 021.04/SPH/DPD-LIN-RIAU/XII/2025 yang dilayangkan pada 15 Desember lalu.

 Agenda utama pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan struktur kepengurusan DPD LIN Provinsi Riau serta membangun sinergi strategis dalam rangka pengawasan dan investigasi di wilayah Bumi Lancang Kuning. Hadir struktur DPD Lembaga Investigasi Negara Provinsi Riau. 

" Melalui Ketua Umum DPP LIN Muhammad Yusuf, S,H Diwakili Ketua DPD LIN Provinsi Riau Toni Supriadi Wakil Ketua Joni Saragi Serta Sekretaris Masrial. S, Hum Kepala Divisi Hukum dan Ham Jasril Chaniago dan Kepala Divisi Tindak Pidana Korupsi Endang Suryana Piliang dan Kepala Divisi Pertanahan Dedy Jaya Kesuma Nasution Anggota Divisi Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Gorlen Silaban - Mustafa Kamal Siregar 

Kunjungan ini disambut baik oleh pihak BPKP Provinsi Riau. Dan Jajaran Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi, terutama dalam hal pertukaran informasi dan penguatan fungsi kontrol sosial guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Perwakilan DPD LIN Provinsi Riau menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang bergerak di bidang investigasi, LIN memerlukan mitra strategis seperti BPKP untuk menyelaraskan pemahaman terkait aspek pengawasan keuangan negara.

Serta Infrastruktur BUMN / BUMD dan Perusahaan 

"Kami hadir untuk membuka pintu komunikasi. LIN Riau berkomitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya dalam membantu BPKP mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan," ujar perwakilan DPD LIN Provinsi Riau.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan tercipta hubungan industrial dan kemitraan yang harmonis antara lembaga dan instansi pemerintah pusat di daerah, demi kepentingan masyarakat Provinsi Riau secara luas.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) adalah organisasi yang berfokus pada kegiatan investigasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah maupun swasta demi tegaknya keadilan dan transparansi di Indonesia. Khususnya Wilayah Provinsi Riau

Kasi PLI Beacukai Dumai: Barang Impor dalam Hal Tertentu dan Bersifat Khusus Sesuai PMK-108/PMK.04/2020.

Kasi PLI Beacukai Dumai: Barang Impor dalam Hal Tertentu dan Bersifat Khusus Sesuai PMK-108/PMK.04/2020.

Redaksi       Comment   

DUMAI, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kantor Beacukai Dumai kedatangan massa pendemo yang menamakan dirinya Serikat Buruh Sejahtera Independent 1992 (SBSI ’92) yang diketuai Agoes Budianto, Selasa (16/12/2025).

Di depan gerbang masuk kantor, massa pendemo menyampaikan tuntutan sesuai Surat permohonan Aksi Damai, yaitu mempertanyakan alasan masih beroperasinya aktifitas Terminal Khusus untuk kepentingan umum PT. Kawasan Industri Dumai (KID); menyampaikan bahwa kegiatan penimbunan barang impor di tempat bukan TPS melanggar PMK-108/PMK.04/2020 dan PMK-109/PMK.04/2020 dan terakhir meminta Menteri Keuangan untuk menindak oknum Beacukai yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara.

Kedatangan massa disambut langsung oleh Kepala Beacukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, di gerbang kantor. Ruru menyambut massa pendemo dengan baik dan menyatakan bahwa Beacukai tidak anti demo, namun lebih baik jika aspirasi disampaikan di tempat yang baik dan nyaman. 

Kemudian Ruru menyampaikan bahwa masalah terkait teknis yang disampaikan massa pendemo akan ditinjau secara detil oleh tim teknis Beacukai Dumai, karena Beacukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang tidak bekerja sendiri. "Kami diawasi oleh pihak-pihak lain seperti Polri, Kejaksaan dan KPK. Dan juga sangat tidak mungkin kami tidak menimbang segala sesuatu dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Beacukai," kata Ruru Firza Iskandar.

Dengan ditemui langsung massa pendemo oleh Kepala Beacukai Dumai, massa merasa sangat dihargai oleh Beacukai Dumai dan massa menyampaikan apresiasinya dengan hadirnya Ruru Firza Iskandar. Kedepannya mereka menyatakan siap mengirimkan perwakilan untuk berdiskusi dengan Beacukai sesuai kebutuhan.

Kemudian massa pendemo menyatakan bahwa penyampaian aspirasinya di Beacukai Dumai telah selesai dan selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke PT KID untuk menyampaikan aspirasi juga di sana.

Setelah aksi damai berakhir baik, Kasi PLI Beacukai Dumai, Dedi Husni saat diwawancara awak media menyampaikan rasa terima kasihnya kepada massa pendemo yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak ada kejadian yang destruktif.

Lebih lanjut Dedi menyatakan bahwa yang dipermasalahkan massa pendemo adalah adanya aktifitas pembongkaran dan penimbunan barang impor berupa bentonite di Pelabuhan Khusus PT KID untuk ditimbun di Gudang Importir (PT Bumi Karyatama Raharja).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 10A ayat (1) menyatakan “Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.” Dan pasal 10A ayat (5) dan (6) menyatakan “Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara” ; “Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.”

Dan berdasarkan PMK-108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, pasal 15 ayat (1) huruf a. 

Penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal bila barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/ atau bentuknya

yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di TPS;”

Dedi melanjutkan keterangannya, kondisi di Lapangan: terdapat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1320/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum yang berlaku selama 2(dua) tahun sejak tanggal 18 Oktober 2024. 

Dengan adanya Keputusan ini maka Pelabuhan Khusus PT KID dapat memuat dan membongkar barang umum selain dari kepentingan Kawasan Berikat KID. Dalam Keputusan ini juga menyebut PT Bumi Karyatama Raharja sebagai salah satu dari 15 perusahaan yang dibolehkan menggunakan Pelabuhan Khusus tersebut (Diktum Ketiga) masalah terkait pengaturan pasal 10 A ayat (1) UU Kepabeanan sudah terpenuhi dengan adanya Keputusan ini.

Selain itu, Dedi menambahkan, didapati juga Surat Keterangan Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Riau Nomor: P/1527/500.2/Disperindagkop&Ukm/2025 tanggal 14 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya bahwa TPS di Dumai terkonsentrasi untuk penyimpanan komoditi pupuk sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang terhadap komoditi Bentonite yang digunakan dalam proses industri pangan, selanjutnya juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi Gudang PT BKR terdapat aktivitas pengolahan bentonite yang menjadi bagian dari proses pembuatan bleeching earth untuk industri pemurnian minyak sawit, dan menyatakan bahwa bentonite merupakan bahan yang memiliki karakteristik mendekati food grade karena bersentuhan langsung dengan minyak kelapa sawit pada proses produksi minyak goreng. Dan menyimpulkan bahwa Gudang PT BKR dalam keadaan baik dan layak untuk penyimpanan bentonite.

Dengan demikian ketentuan yang dimaksud oleh UU Kepabeanan pasal 10A ayat (6) “dalam hal tertentu” yang dijelaskan dalam PMK-108/PMK.04/2020 pasal 15 ayat (1) huruf a “bersifat khusus” telah dipenuhi oleh Surat Keterangan Teknis dari Dinas terkait yang mempunyai wewenang dan kompetensi menyatakan keterangannya.

“Namun bila sudut pandang tersebut tidak diterima oleh perwakilan nantinya, maka Beacukai siap untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Karena Beacukai menjalankan amanat Undang-Undang Kepabeanan," pungkas Dedi.

(ES)