Antusias Warga Rumbai ikuti Bakti Sosial Sunat Massal Bersama CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan & BPJS Ketenagakerjaan Beserta Rumbai Publik Center.

Antusias Warga Rumbai ikuti Bakti Sosial Sunat Massal Bersama CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan & BPJS Ketenagakerjaan Beserta Rumbai Publik Center.

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kegiatan Bakti Sosial CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, RS Arifin Ahmad, Rumbai Publik Center (RPC) dan SARBUMUSI DPW Riau serta dukungan penuh dari Robin Hutagalung sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, Melakukan kegiatan sunat massal guna untuk membantu masyarakat dalam memberikan kemudahan untuk kegiatan sunat bagi anak-anaknya di sekretariat RPC jalan Kurnia Pada hari Sabtu tgl (20/12/2025). 

Kegiatan ini tak terlepas juga bantuan dari para donatur terutama dari dokter RS Safira. yang juga didampingi langsung oleh Humas Rumah Sakit Safira. 

Dalam wawancara langsung tim media kepada Ketua penyelenggara RPC Sunat Massal Gratis. Chastro Hutagalung mengatakan Selain sunatan massal ini yang dilakukan setiap tahun Chastro juga sebagai Ketua Penyelenggara sering melakukan Donor Darah setiap 2 bulan sekali. Ini dilakukan sebagai wujud kepedulian RPC ungkapnya. Kegiatan sunatan masal Gratis ini bekerjasama dengan Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) DPW Provinsi Riau lanjutnya. Disela pembicaraan ketua DPW SARBUMUSI yang Diwakili Bu Yulma juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tak terlepas dari bantuan RS Umum Arifin Ahmad yang membantu untuk pemberian obat-obatan kegiatan sunatan masal Gratis dan tak lupa juga panitia memberikan bantuan berupa kain sarung dan sebagainya serta uang. 

Ketua pelaksana Chastro berharap adanya dukungan terkait kegiatan bakti sosial sunatan massal Gratis yang dilakukannya, dan harapannya kegiatan bakti sosial ini agar juga dapat melaksanakan tugas mulia ini, semoga Pemerintah setempat maupun instansi lainnya. Mempunyai kepekaan terhadap Sosial Karena kegiatan ini berguna untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk masyarakat Rumbai Pekanbaru.

Kegiatan ini sudah berlangsung sudah hampir 3 kali namun untuk kerjasama dengan SARBUMUSI Riau sudah 2 kali dilakukan. Mami sebagai penyedia tempat RPC juga berharap dengan adanya kegiatan sosial ini beliau berharap instansi pemerintahan dinas kesehatan dapat mendukung penuh agar kegiatan bakti sosial dapat terlaksana dengan baik ungkapnya.

Disamping wawancara awak media dengan pelaksanaan kegiatan sunat massal Gratis ini. tim media juga meminta serizal Usman selaku Humas Marketing Rumah Sakit Safira untuk menyampaikan harapannya. Disela wawancara serizal berharap dengan kegiatan bakti sosial ini tidak hanya faskes Rumah Sakit Safira saja tetapi seluruh faskes Rumah Sakit yang ada di kota Pekanbaru dapat ikut mendukung penuh kegiatan sunat massal Gratis ini. Rizal juga menambahkan dengan awal liburnya anak-anak sekolah banyak masyarakat yang mencari kegiatan sunat massal. Namun Alhamdulillah dirumbai dengan kerjasama tim penyelenggara dan donatur telah membantu dalam kegiatan sunatan masal gratis ini ucapnya 

Harapan Rizal selaku Humas marketing di Rumah Sakit Safira berharap agar panitia pelaksana kegiatan sunatan massal ini jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan demi membantu masyarakat ungkapnya. Dengan penuh semangat tanpa ada perintah dengan serentak menjawab Insyaallah akan terus berbuat untuk kebaikan demi masyarakat.

Chastro Dengan kerjasama penuh, kegiatan sunatan massal Gratis ini dapat terlaksana dengan baik dan hampir 100 lebih pasien sunat massal anak-anak yang sudah mendaftar untuk sunatan. Ucapan terimakasih kepada CAKIM ADHOC SARBUMUSI RIAU Pertamina Hulu Rokan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Riau, Rumah Sakit Arifin Ahmad, Rumbai Publik Center (RPC) dan SARBUMUSI DPW Riau serta dukungan penuh dari Robin Hutagalung sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, agar apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. dan para donatur yang memberikan bantuan semoga mendapatkan balasan Yang Maha Kuasa. Dan ucapan terimakasih kepada teman-teman Karang taruna Saudara Piter beserta rekan-rekan yang ikut mensukseskan kelancaran kegiatan sunatan masal gratis ini. Semoga kedepannya kegiatan ini terus berlangsung lanjut Ketua Penyelenggara RPC.

Diakhir wawancara awak media ketua penyelenggara, ketua DPW SARBUMUSI dan para dokter beserta tim Panitia penyelenggara kegiatan bakti sosial ini semoga mendapatkan pahala. Terakhir Poto bersama sebagai dokumentasi kegiatan sunatan masal di jalan Kurnia Rumbai Pekanbaru. Diakhir pembicaraan tim juga meminta tanggapan dari salahsatu orangtua yang ngantar anaknya untuk lakukan sunatan.

Dalam tanggapan orangtua tersebut mengatakan sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan RPC dan kerjasama SARBUMUSI sehingga kami sebagai orangtua merasa bahagia bahwa masih ada orang yang berbuat baik untuk masyarakat. Disamping itu setelah melakukan sunatan kami juga dibekali kain sarung, makan siang dan amplop untuk penyemangat anak anak kami yang baru di sunat ucapnya sambil tersenyum.

"Yulma mengatakan dalam rangka bakti sosial ini atas kepedulian kita terhadap lingkungan kemudian timbul lah keinginan bersosialisasi dengan masyarakat Ini bukan dengan buruh saja, tapi namun juga yang kita bantu ini kan kita tidak tau, kita bantu ini mungkin ada anak-anak buruh, kita tidak tau bapak nya kerja di mana. Jadi dengan adanya kontribusi yoklah bersama sama kita gandeng dengan masyarakat semuanya, Saya minta pun kepada seluruh rumah sakit ayolah naungilah Serikat Buruh ini, kalau ada kerjasama dengan mereka masyarakat jugakan enak kalau seperti ini bisa terbantu juga mereka. Cuman kami terbentur dengan Dana. Dan link ke atas aja, semoga kedepannya bisa lebih cemerlang lagi.ujarnya

"Kemudian program apa saja yang di lakukan oleh Sarbumusi Riau diharapkan dari pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi untuk membantu para buruh ini. Sarbumusi Riau Gabungan dengan RPC lebih untuk sosial akan melaksanakan ditahun 2026 akan mengadakan bakti sosial Donor Darah, ujarnya ( Tim)

Foto: Ketua Pengurus RPC dan Sarbumusi Riau Saat Gelar Bakti Sosial Sunatan Massal Gratis

Solidaritas PNS dan Honorer BPBD Bangka Barat: Lebih dari 25 Orang Teken Surat Desak Pemindahan Supartio dan Arifbudiman

Solidaritas PNS dan Honorer BPBD Bangka Barat: Lebih dari 25 Orang Teken Surat Desak Pemindahan Supartio dan Arifbudiman

Redaksi       Comment   

MUNTOK – Ketegangan di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Barat kembali mencuat ke ruang publik. Sebanyak 25 pegawai, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer, secara kolektif menyampaikan surat keberatan resmi kepada Bupati Bangka Barat dan Sekretaris Daerah (Sekda), Kamis (19/12/2025).

Dalam surat tersebut, para pegawai meminta agar dua tenaga honorer berinisial Supartio dan Arifbudi segera dipindahkan ke instansi lain, demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas lingkungan kerja di BPBD Bangka Barat.

Desakan tersebut didasari sejumlah alasan serius. Para pegawai menyebutkan bahwa perilaku kedua honorer itu dinilai telah melampaui batas toleransi, bahkan mengarah pada dugaan tindak kekerasan.

Salah satu poin krusial adalah dugaan pemukulan terhadap seorang pegawai PNS berinisial DM, yang sebelumnya telah diberitakan media lokal dengan judul “Pegawai BPBD Babar Dipukul Rekan Kantor Gegara Teguran Merokok” pada Oktober 2025. Peristiwa tersebut disebut menjadi bukti nyata bahwa konflik internal di BPBD bukan isu sepele, melainkan menyangkut keselamatan fisik aparatur negara.

Selain dugaan pemukulan, kedua honorer juga dinilai kerap bersikap arogan, tidak menghormati struktur organisasi, serta menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan dan intimidasi.

Menariknya, menurut keterangan sejumlah sumber internal BPBD, belum adanya langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hingga kini diduga berkaitan dengan kedekatan kedua honorer tersebut dengan lingkaran kekuasaan daerah.

Meski demikian, dugaan tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak terkait. Namun persepsi tersebut dinilai telah memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan pegawai BPBD.

Para penandatangan surat menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk memecat, melainkan memindahkan Supartio dan Arifbudi ke instansi lain agar konflik tidak terus berlarut.

“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang dan profesional. Penanggulangan bencana membutuhkan kekompakan dan rasa aman, bukan tekanan dan ketakutan. Kami berharap Bupati dan Sekda bertindak objektif, tanpa pandang bulu,” ujar salah satu perwakilan pegawai.

Menunggu Ketegasan Pemerintah Daerah

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait tuntutan tersebut, meskipun kasus dugaan pemukulan telah lama mencuat ke publik.

Para pegawai berharap pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, mengingat BPBD merupakan instansi strategis yang menuntut soliditas, disiplin, dan profesionalitas tinggi demi pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.

(red)

Jalin Komunikasi Dengan BPKP Riau, Lembaga Investigasi Negara Siap Bersinergi Kawal Akuntabilitas.

Jalin Komunikasi Dengan BPKP Riau, Lembaga Investigasi Negara Siap Bersinergi Kawal Akuntabilitas.

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Riau resmi melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Kamis pagi tgl (18/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi nomor 021.04/SPH/DPD-LIN-RIAU/XII/2025 yang dilayangkan pada 15 Desember lalu.

 Agenda utama pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan struktur kepengurusan DPD LIN Provinsi Riau serta membangun sinergi strategis dalam rangka pengawasan dan investigasi di wilayah Bumi Lancang Kuning. Hadir struktur DPD Lembaga Investigasi Negara Provinsi Riau. 

" Melalui Ketua Umum DPP LIN Muhammad Yusuf, S,H Diwakili Ketua DPD LIN Provinsi Riau Toni Supriadi Wakil Ketua Joni Saragi Serta Sekretaris Masrial. S, Hum Kepala Divisi Hukum dan Ham Jasril Chaniago dan Kepala Divisi Tindak Pidana Korupsi Endang Suryana Piliang dan Kepala Divisi Pertanahan Dedy Jaya Kesuma Nasution Anggota Divisi Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Gorlen Silaban - Mustafa Kamal Siregar 

Kunjungan ini disambut baik oleh pihak BPKP Provinsi Riau. Dan Jajaran Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi, terutama dalam hal pertukaran informasi dan penguatan fungsi kontrol sosial guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Perwakilan DPD LIN Provinsi Riau menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang bergerak di bidang investigasi, LIN memerlukan mitra strategis seperti BPKP untuk menyelaraskan pemahaman terkait aspek pengawasan keuangan negara.

Serta Infrastruktur BUMN / BUMD dan Perusahaan 

"Kami hadir untuk membuka pintu komunikasi. LIN Riau berkomitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya dalam membantu BPKP mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan," ujar perwakilan DPD LIN Provinsi Riau.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan tercipta hubungan industrial dan kemitraan yang harmonis antara lembaga dan instansi pemerintah pusat di daerah, demi kepentingan masyarakat Provinsi Riau secara luas.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) adalah organisasi yang berfokus pada kegiatan investigasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah maupun swasta demi tegaknya keadilan dan transparansi di Indonesia. Khususnya Wilayah Provinsi Riau

Kasi PLI Beacukai Dumai: Barang Impor dalam Hal Tertentu dan Bersifat Khusus Sesuai PMK-108/PMK.04/2020.

Kasi PLI Beacukai Dumai: Barang Impor dalam Hal Tertentu dan Bersifat Khusus Sesuai PMK-108/PMK.04/2020.

Redaksi       Comment   

DUMAI, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kantor Beacukai Dumai kedatangan massa pendemo yang menamakan dirinya Serikat Buruh Sejahtera Independent 1992 (SBSI ’92) yang diketuai Agoes Budianto, Selasa (16/12/2025).

Di depan gerbang masuk kantor, massa pendemo menyampaikan tuntutan sesuai Surat permohonan Aksi Damai, yaitu mempertanyakan alasan masih beroperasinya aktifitas Terminal Khusus untuk kepentingan umum PT. Kawasan Industri Dumai (KID); menyampaikan bahwa kegiatan penimbunan barang impor di tempat bukan TPS melanggar PMK-108/PMK.04/2020 dan PMK-109/PMK.04/2020 dan terakhir meminta Menteri Keuangan untuk menindak oknum Beacukai yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara.

Kedatangan massa disambut langsung oleh Kepala Beacukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, di gerbang kantor. Ruru menyambut massa pendemo dengan baik dan menyatakan bahwa Beacukai tidak anti demo, namun lebih baik jika aspirasi disampaikan di tempat yang baik dan nyaman. 

Kemudian Ruru menyampaikan bahwa masalah terkait teknis yang disampaikan massa pendemo akan ditinjau secara detil oleh tim teknis Beacukai Dumai, karena Beacukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang tidak bekerja sendiri. "Kami diawasi oleh pihak-pihak lain seperti Polri, Kejaksaan dan KPK. Dan juga sangat tidak mungkin kami tidak menimbang segala sesuatu dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Beacukai," kata Ruru Firza Iskandar.

Dengan ditemui langsung massa pendemo oleh Kepala Beacukai Dumai, massa merasa sangat dihargai oleh Beacukai Dumai dan massa menyampaikan apresiasinya dengan hadirnya Ruru Firza Iskandar. Kedepannya mereka menyatakan siap mengirimkan perwakilan untuk berdiskusi dengan Beacukai sesuai kebutuhan.

Kemudian massa pendemo menyatakan bahwa penyampaian aspirasinya di Beacukai Dumai telah selesai dan selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke PT KID untuk menyampaikan aspirasi juga di sana.

Setelah aksi damai berakhir baik, Kasi PLI Beacukai Dumai, Dedi Husni saat diwawancara awak media menyampaikan rasa terima kasihnya kepada massa pendemo yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak ada kejadian yang destruktif.

Lebih lanjut Dedi menyatakan bahwa yang dipermasalahkan massa pendemo adalah adanya aktifitas pembongkaran dan penimbunan barang impor berupa bentonite di Pelabuhan Khusus PT KID untuk ditimbun di Gudang Importir (PT Bumi Karyatama Raharja).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 10A ayat (1) menyatakan “Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.” Dan pasal 10A ayat (5) dan (6) menyatakan “Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara” ; “Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.”

Dan berdasarkan PMK-108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, pasal 15 ayat (1) huruf a. 

Penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal bila barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/ atau bentuknya

yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di TPS;”

Dedi melanjutkan keterangannya, kondisi di Lapangan: terdapat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.1320/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum yang berlaku selama 2(dua) tahun sejak tanggal 18 Oktober 2024. 

Dengan adanya Keputusan ini maka Pelabuhan Khusus PT KID dapat memuat dan membongkar barang umum selain dari kepentingan Kawasan Berikat KID. Dalam Keputusan ini juga menyebut PT Bumi Karyatama Raharja sebagai salah satu dari 15 perusahaan yang dibolehkan menggunakan Pelabuhan Khusus tersebut (Diktum Ketiga) masalah terkait pengaturan pasal 10 A ayat (1) UU Kepabeanan sudah terpenuhi dengan adanya Keputusan ini.

Selain itu, Dedi menambahkan, didapati juga Surat Keterangan Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Riau Nomor: P/1527/500.2/Disperindagkop&Ukm/2025 tanggal 14 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya bahwa TPS di Dumai terkonsentrasi untuk penyimpanan komoditi pupuk sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang terhadap komoditi Bentonite yang digunakan dalam proses industri pangan, selanjutnya juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi Gudang PT BKR terdapat aktivitas pengolahan bentonite yang menjadi bagian dari proses pembuatan bleeching earth untuk industri pemurnian minyak sawit, dan menyatakan bahwa bentonite merupakan bahan yang memiliki karakteristik mendekati food grade karena bersentuhan langsung dengan minyak kelapa sawit pada proses produksi minyak goreng. Dan menyimpulkan bahwa Gudang PT BKR dalam keadaan baik dan layak untuk penyimpanan bentonite.

Dengan demikian ketentuan yang dimaksud oleh UU Kepabeanan pasal 10A ayat (6) “dalam hal tertentu” yang dijelaskan dalam PMK-108/PMK.04/2020 pasal 15 ayat (1) huruf a “bersifat khusus” telah dipenuhi oleh Surat Keterangan Teknis dari Dinas terkait yang mempunyai wewenang dan kompetensi menyatakan keterangannya.

“Namun bila sudut pandang tersebut tidak diterima oleh perwakilan nantinya, maka Beacukai siap untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Karena Beacukai menjalankan amanat Undang-Undang Kepabeanan," pungkas Dedi.

(ES)

Tindak Lanjuti Kinerja, DPD LIN Provinsi Riau Gelar Rapat Konsolidasi Program Kerja.

Tindak Lanjuti Kinerja, DPD LIN Provinsi Riau Gelar Rapat Konsolidasi Program Kerja.

Redaksi       Comment   

LIN DPD Riau Perkuat Jajaran, Siap Gelar Pelantikan Raya Awal Tahun 2026.

Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 

11 Desember 2025 – Lembaga Investigasi Negara (LIN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau memperkuat komitmen dan struktur organisasinya melalui Rapat Pemberian Surat Keputusan (SK) kepada seluruh jajaran pengurus baru. Kegiatan ini berlangsung di Warung Konjee, Jalan Riau Ujung, Pekanbaru, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Rapat penting ini dihadiri langsung oleh Koordinator DPD Provinsi Riau, Efriadi, S.E., M.M., MAP, bersama Darwin Hendry P Pangaribuan, serta Ketua LIN DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, dan Wakil Ketua. Pemberian SK menandai legalitas dan kesiapan penuh kepengurusan baru untuk menjalankan visi dan misi lembaga di Riau.

Pengarahan dan Pembinaan Visi Misi Lembaga

Setelah penyerahan SK, acara dilanjutkan dengan pengarahan mendalam dari Koordinator DPD Provinsi Riau. Dalam arahannya, Efriadi menekankan pentingnya visi dan misi LIN ke depan, sekaligus memberikan pembinaan agar seluruh jajaran dapat menjaga kekompakan dan bekerja lebih baik dari periode sebelumnya.

Ketua LIN DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, secara tegas meminta seluruh jajaran yang telah menerima SK untuk memberikan kontribusi terbaik bagi lembaga.

"Pemberian SK ini adalah bukti nyata terwujudnya kepengurusan yang baru. Kami berharap seluruh jajaran dapat memberikan yang terbaik untuk Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau," ujar Toni Supriadi. Dalam kesempatan Toni selaku Ketua memperkenalkan Darwin Hendry P Pangaribuan yang akan bergabung di DPD Provinsi Riau tentunya untuk memberikan masukan dalam membantu perkembangan LIN DPD Provinsi Riau nanti nya.

Jadwal Pelantikan Raya Ditetapkan

Momen kunci dari pertemuan ini adalah penetapan tanggal untuk agenda Pelantikan Raya Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau. Seluruh jajaran sepakat bahwa acara pelantikan akan diselenggarakan di salah satu hotel di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2026.

Toni Supriadi meminta seluruh jajaran mempersiapkan diri dengan matang agar perencanaan tersebut dapat terwujud dan sukses dalam pelaksanaannya.

Komitmen Jaga Nama Baik dan Sinergi

Mengakhiri wawancara usai rapat, Ketua LIN DPD Provinsi Riau Toni Supriadi menyampaikan kesimpulan dan harapannya. Ia menekankan agar LIN DPD Provinsi Riau selalu menjaga nama baik keorganisasian dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Selain itu, sinergi yang kuat antara LIN DPD Provinsi Riau dengan Instansi Pemerintahan maupun instansi swasta sangat diharapkan demi mewujudkan Riau yang lebih baik.

Menutup pembicaraan, Toni Supriadi kembali menegaskan visi dan misi utama Lembaga Investigasi Negara: "Satu Visi Satu Misi Satu Komando, Sunyi Senyap Sampai Tujuan.***

HUT ke-54 KORPRI, Kementerian ATR/BPN Ikut Perkuat Peran ASN sebagai Penggerak Transformasi Digital Pemerintahan.

HUT ke-54 KORPRI, Kementerian ATR/BPN Ikut Perkuat Peran ASN sebagai Penggerak Transformasi Digital Pemerintahan.

Redaksi       Comment   

Jakarta, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menyampaikan amanat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh terkait peran ASN dalam mendorong perubahan birokrasi.

“Saya ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar pelaksana. Gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan rakyat,” tutur Asnaedi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (01/12/2025).

ASN sebagai pelayan publik juga didorong untuk memperkuat solidaritas antar anggota, serta konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai dasar pengabdian. “Anggota KORPRI terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju 2045,” ucap Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN.

Asnaedi mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi ASN. “Anggota KORPRI diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.

Upacara HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025 mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju”. Petugas upacara kali ini adalah insan pertanahan dari Direktorat Jenderal PHPT dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang (PPTR).

Peringatan HUT KORPRI ini dimulai sejak tahun 1971. KORPRI resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 29 November 1971 oleh Presiden Soeharto.

Kebut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Tahun, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Masuk di Akhir Pekan.

Kebut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Tahun, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Masuk di Akhir Pekan.

Redaksi       Comment   

Jakarta , || Jendela Informasi Masyarakat 

Mengawali bulan terakhir di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk fokus membahas langkah percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan hal itu jadi perhatian utama kementerian yang perlu disusun langkah luar biasa untuk penuntasan targetnya.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk selama bulan ini, termasuk Natal, buka pelayanan. Kedua, kita berlakukan sistem first in, first out, jadi dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu,” tegas Menteri Nusron, di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (01/12/2025).

Menurut Menteri Nusron, pembukaan layanan pada akhir pekan dan masa libur Natal dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat. “Siapa tahu saat orang berkumpul dengan keluarga, ada yang membutuhkan layanan pertanahan. Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Penerapan sistem first in, first out, memastikan tidak ada pengutamaan dokumen baru. Layanan pertanahan juga dinilai dapat berjalan transparan dan lebih adil sesuai waktu masuk dokumen. Langkah ini sekaligus mencegah praktik percepatan layanan tertentu tanpa menyelesaikan tunggakan lama. “Kita lihat nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” tambah Menteri Nusron.

Kepada Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal yang hadir langsung mengikuti Rapim ini, Menteri Nurson menginstruksikan untuk melakukan evaluasi berkala selama masa penerapan kebijakan khusus ini. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan apakah kebijakan perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Dengan langkah tersebut, Menteri Nusron berharap, Kementerian ATR/BPN dapat memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan transparan. Ia menegaskan bahwa kementerian siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan, demi memastikan seluruh hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara optimal menjelang akhir tahun.

Dalam Rapim penghujung tahun ini, hadir langsung Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia.