J I M

Jumat, 14 November 2025

Tidak Perlu Menunggu Lama di Loket, Antrian Online dalam Sentuh Tanahku Mudahkan Warga Urus Sertipikat Tanah.


Kab. Karawang, || Jendela Informasi Masyarakat 
Pemanfaatan fitur Antrian Online dalam aplikasi Sentuh Tanahku terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai urusan pertanahan. Kemudahan itu dirasakan langsung oleh Indri, salah satu pemohon di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang, yang tidak lagi harus menunggu lama saat mengantre di loket pelayanan.

“Saya merasakan kemudahan. Ini sudah dua kali saya mengurus sertipikat pakai Antrian Online. Kalau dulu kayak gambling. Kita tidak tahu giliran kita kapan, jadi bisa datang dari pagi tapi belum tentu dilayani cepat,” terang Indri, saat ditemui di Loket Pelayanan Kantah Kabupaten Karawang, Selasa (29/10/2025).

Menurutnya, Antrian Online ini membuat masyarakat bisa mengetahui secara pasti kapan mereka akan dilayani sehingga waktu kedatangan ke kantor dapat disesuaikan. “Sekarang udah enak, bisa lihat jam berapa giliran kita. Jadi gak perlu nunggu lama di Kantor Pertanahannya,” tambah Indri yang datang untuk mengurus peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk bangunan rumah toko miliknya.

Meski awalnya sempat kebingungan karena belum terbiasa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, Indri mengaku terbantu karena aplikasinya cukup mudah dipahami. “Kadang kalau agak bingung saya tanya ke anak. Tapi kalau udah dicoba, ternyata gampang,” katanya sambil menunjukkan tampilan Sentuh Tanahku di ponselnya.

Setelah merasakan sendiri kemudahannya, Indri menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum mencoba layanan digital tersebut. “Sebenarnya mereka belum coba saja. Kalau sudah coba, pasti merasakan sendiri kemudahannya. Banyak orang maunya yang cepat, datang langsung dan ambil nomor antrean. Tapi, kalau gitu kan kita gak bisa mengatur waktu, gak tahu kapan dilayaninya,” terang Indri.

Fitur Antrian Online diharapkan bukan hanya dimanfaatkan Indri, namun bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Tidak sekadar membantu menghemat waktu dan tenaga, fitur ini juga membuat proses pelayanan di Kantor Pertanahan jadi lebih tertib, efisien, dan transparan.

Ke depan, pemanfaatan layanan digital seperti Sentuh Tanahku diharapkan semakin meluas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dalam mengurus berkas pertanahan tanpa harus menunggu lama di loket pelayanan. “Sekarang pelayanan BPN sudah bagus menurut saya. Sudah jauh lebih baik bedanya dari yang dulu-dulu,” pungkas Indri.

Manfaatkan Sentuh Tanahku, Urus Sertipikat Tak Perlu Lagi Bolak-balik ke Kantor Pertanahan.


Jakarta, || Jendela Informasi Masyarakat 
Di kota besar seperti Jakarta, waktu terasa berlalu cepat dan jadi hal yang sangat berharga. Dalam keadaan itu, mengurus dokumen pertanahan sering dianggap lama dan perlu proses berpindah dari satu loket ke loket lain di Kantor Pertanahan (Kantah).

Kini, mengurus dokumen pertanahan yang dulu identik dengan antrean panjang jadi lebih mudah karena Sentuh Tanahku. Aplikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pertanahan langsung dari ponsel tanpa perlu meninggalkan kesibukan sehari-hari. Fitria, warga asal Jakarta Barat adalah salah satunya yang sudah merasakan langsung manfaat Sentuh Tanahku.

“Setelah download Sentuh Tanahku, benar saja saya bisa memantau proses berkas saya. Tidak perlu bolak balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka aplikasi saja. Prosenya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabarin nanti ada notifikasi ‘sudah selesai silakan ambil’,” ungkap Fitria menceritakan kisahnya saat awal mengurus sertipikat tanah, Kamis (30/10/2025).

Awalnya, Fitria datang ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menanyakan syarat-syarat peningkatan hak milik. Dari situ ia baru tahu bahwa ada aplikasi yang bisa memudahkan dirinya mengetahui berbagai informasi pertanahan. “Setelah saya menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, pihak BPN yang menyarankan untuk download aplikasi Sentuh Tanahku,” tuturnya.

Setelahnya, Fitria menjelajahi sendiri fitur yang ada dalam Sentuh Tanahku. Ia memanfaatkan fitur “Sertipikatku” untuk mengecek informasi Sertipikat Elektronik miliknya. Ia bahkan sudah menggunakan fitur “Antrian Online” yang juga terbukti mempersingkat waktu dalam antrean pengurusan tanahnya.

“Semoga aplikasi dan pelayanannya makin cepat, supaya masyarakat lebih mudah dan tidak lama menunggu di BPN,” harap Fitria.

Pengalaman Fitria menunjukkan bahwa Sentuh Tanahku benar menawarkan manfaat dalam mengurus urusan pertanahan Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Sentuh Tanahku hadir sebagai inovasi modern yang membuat pengurusan pertanahan lebih cepat, praktis, dan efisien.

Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan.


Jakarta, || Jendela Informasi Masyarakat 
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Pernyataan itu Wamen Ossy sampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025, di Kuningan Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurutnya, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini Wamen Ossy nyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.

Konsisten Jalankan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Raih Rural Development dan Regional Equity di CNN Indonesia Award 2025.


Jakarta, || Jendela Informasi Masyarakat 
Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan pedesaan serta mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria mendapat pengakuan publik. Melalui inovasi program Kampung Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai menerima langsung penghargaan tersebut.

Program Kampung Reforma Agraria dinilai menjadi model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya melaksanakan redistribusi dan sertipikasi tanah, namun juga memastikan pemanfaatan tanah yang produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta memastikan lahan-lahannya produktif,” jelas Wamen Ossy.

Selain menjalankan program berbasis pemerataan ekonomi desa, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria.

“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Ia berharap, masyarakat terus mendukung berbagai upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Kamis, 13 November 2025

Lapas Kelas IIA Pekanbaru Gelar Senam Pagi Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran Warga Binaan.


Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru kembali menggelar kegiatan senam pagi bersama yang diikuti oleh ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jumat pagi (14/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan olahraga Lapas Pekanbaru sebagai bagian dari program pembinaan jasmani dan mental yang rutin dilakukan setiap pekan.

Senam bersama ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Diiringi musik yang energik, para warga binaan mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh instruktur dari luar Lapas yang didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik warga binaan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menciptakan suasana positif di dalam lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bersifat holistik, tidak hanya fokus pada aspek kepribadian dan keterampilan, tetapi juga kesehatan jasmani.

“Kami percaya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sehingga tubuh yang sehat menjadi fondasi dari pembinaan yang efektif. Senam bersama ini menjadi sarana untuk membangun semangat, disiplin, dan kebersamaan di antara warga binaan,” ungkapnya.

Selain senam, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan interaksi yang positif antar warga binaan maupun antara warga binaan dan petugas, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif.

Kegiatan senam ini akan terus digelar secara rutin sebagai salah satu bentuk pembinaan kesehatan, sekaligus menanamkan kebiasaan hidup sehat dan membuat warga binaan semakin termotivasi dalam mengikuti seluruh program pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Dengan adanya program seperti ini, Lapas Pekanbaru berharap para warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih sehat, produktif, dan siap untuk kembali ke masyarakat dengan semangat baru.

Rabu, 12 November 2025

D. Silalahi Apresiasi Ketua FKMPB yang Berani Menyuarakan Kebenaran Terkait Pasar Cikarang.


Bekasi, || Jendela Informasi Masyarakat 
Aktivis D. Silalahi memberikan apresiasi kepada Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) yang dinilai berani menyuarakan kebenaran terkait berbagai persoalan yang terjadi di Pasar Cikarang.

Menurut D. Silalahi, sikap tegas Ketua FKMPB dalam mengungkap dugaan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pasar tersebut menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

> “Langkah Ketua FKMPB patut diapresiasi. Tidak banyak yang berani bicara jujur tentang penyimpangan di lapangan, apalagi jika menyangkut kepentingan rakyat kecil. Keberanian seperti ini harus didukung,” ujar D. Silalahi.



Ia juga menegaskan bahwa upaya FKMPB dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan di sektor perdagangan tradisional merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.

D. Silalahi berharap agar aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan atau laporan yang disampaikan FKMPB secara profesional dan terbuka, demi menjaga kepercayaan publik.

> “Kebenaran jangan pernah ditutupi. Jika ada penyimpangan, harus diusut. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.


Red

Selasa, 11 November 2025

Diduga vendor HKI kembali' melakukan pengambilan tanah urug ilegal untuk kepentingan proyek PT HKI.


Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 
Sebelumnya PT Riau Kencana Mandiri (RKM) terpantau melakukan pengambilan tanah urug ilegal, dan sudah dilakukan pemberitaan tentunya dengan cara konfirmasi tapi tidak mendapat tanggapan dan tindak jelas dari pihak PT HKI. 

PT RKM merupakan vendor HKI yang bekerjasama dalam hal penimbunan tanah urug. Namun kembali temuan baru selasa (11/11/2025). Saat tim melakukan patroli dilapangan terdapat satu unit armada melakukan pengambilan tanah urug dilokasi muara fajar yang diduga lokasi tidak berizin. 

Hasil dari investigasi armada dengan nomor plat BM 8885 FU kuat dugaan milik PT TAJ yang merupakan vendor PT HKI yang bekerjasama dalam penimbunan tanah urug untuk kebutuhan proyek PT HKI Pekanbaru. Hal ini saat kami lakukan konfirmasi salah satu masyarakat yang berada dilokasi namun namanya kami rahasiakan mengatakan mobil tersebut dengan plat nomor BBM 8885 FU milik PT TAJ ungkapnya (11/11/2025)

Sebuah Fenomena yang sangat Fantastis penemuan perusahaan vendor HKI PT TAJ yang melakukan pengambilan tanah urug tidak berizin tentunya melanggar kode etik kerjasama dalam pengadaan tanah urug terhadap PT HKI. Ini juga akan berdampak dengan kualitas tanah serta penyalahgunaan tanah urug dalam proyek PT HKI Pekanbaru.

investigasi dilapangan awak media sudah coba melakukan konfirmasi kepada humas HKI (Idat) maupun Project Manager melalui WhatsApp terkait penemuan vendor PT HKI (PT RKM) yang melakukan pengambilan tanah urug Ilegal, namun diduga tidak ada tindakan jelas dari perusahaan HKI. 

Kuat dugaan PT HKI Pekanbaru sengaja memberikan peluang untuk vendor yang bekerjasama dengan PT HKI dalam melakukan pelanggaran hal pengambilan tanah urug ilegal. 

Penemuan awal PT Riau Kencana Mandiri sudah kami terbitkan sehingga kami tayangkan kepada humas maupun project manager HKI Pekanbaru tapi hal tersebut tidak dihiraukan.

Melalui Lembaga Investigasi Negara bersama tim media melakukan langkah selanjutnya dengan melaporkan PT Riau Kencana Mandiri ke Polda Riau dalam hal pengambilan tanah urug Ilegal untuk proyek PT HKI (31/10/2025)

Terkait laporan tersebut tim berharap pihak HKI dapat melakukan pengawasan terhadap vendor PT HKI dalam bentuk kerjasama tanah urug sehingga tanah urug yang didapatkan murni tanah berizin dan memenuhi standar.

Laporan ini tidak membuat PT HKI Pekanbaru untuk melakukan pembenahan pengawasan sehingga tim kembali menemukan vendor HKI atas nama PT TAJ dengan tindakan yang sama dalam pengambilan tanah urug ilegal. Pengambilan tanah urug berlokasi di muara fajar kecamatan Rumbai dan di bawa kelokasi jalan damai Palas muara fajar kecamatan Rumbai pekanbaru dalam pengerjaan sta 196.

Tim dari Lembaga Investigasi Negara dan tim media akan melanjutkan kembali laporan temuan ini ke Polda Riau dan akan melanjutkan ke pihak manajemen HKI pusat terkait kinerja dan aktivitas PT HKI Pekanbaru bersama vendor PT HKI yang terlibat dalam pengambilan tanah urug Ilegal.

Tim media dan Lembaga Investigasi Negara (LIN) berharap pekerjaan proyek HKI murni mendapatkan tanah urug yang berizin dan tanah yang sudah mendapat pengawasan sesuai dengan standar. Hal ini demi menjaga keutuhan dan kwalitas pembangunan yang dilakukan oleh PT HKI khususnya untuk propinsi Riau. Publikasi ditayangkan setelah dikonfirmasi kepada humas HKI. ( Idat) Namun tidak sesuai apa yang dikonfirmasi terkait penemuan armada PT TAJ malah menjawab soal PT RKM. Bersambung...
(Tim)
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done